EMAIL US AT info@dharmadana.id
CALL US NOW 0811 9999 101
Registrasi

Menegakkan Sistem Catur Varna

Untuk mengembalikan sistem Catur Varna dalam masyarakat Hindu di Indonesia haruslah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Umat Hindu harus diajak secara bersama-sama untuk menghilangkan adat-istiadat keagamaan Hindu yang bertentangan dengan ajaran Catur Varna, khususnya dan ajaran agama Hindu pada umumnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai “metode pembinaan umat Hindu” yang telah ditetapkan dalam Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1988 di Denpasar yang terdiri dari: Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Sadhana, Dharma Yatradan Dharma Santi.
  2. Dalam kehidupan beragama Hindu umat diajak untuk tidak membeda-bedakan pandita dari segi asal kewangsaannya. Seorang pandita dapat “muput” (memimpin) upacara yang dilaksanakan oleh umat tanpa memandang asal-usul keturunannya.  Umat Hindu dididik dengan baik untuk tidak membeda-bedakan harkat dan martabat para pandita Hindu dari sudut asal “Wangsa”nya.
  3. Dalam persembahyangan bersama saat “Nyiratang Tirtha” (memercikkan air suci) umat diajak untuk membiasakan menerima “Siratan Tirtha” (percikkan air suci) dari Pamangku atau Pinandita. Adasementara umat menolak dipercikkan Tirtha oleh Pamangku pura bersangkutan. Hal itu umumnya karena menganggap Pemangku itu Wangsanya lebih rendah dari umat yang menolak dipercikan Tirtha itu. Sikap seperti itu jelas menggunakan sistem Wangsa yang melecehkan swadharma seorang Pemangku.
  4. Sistem penghormatan tamu Upacara Yajna atau tithi Yajna dalam suatu Upacara Yajna janganlah didasarkan pada sistem Wangsa, artinya jangan tamu dalam upacara yajna dari Wangsa tertentu saja mendapatkan penghormatan adat, bahkan kadang-kadang ada pejabat resmi yang patut mendapatkan penghormatan yang sewajarnya, didudukkan ditempatkan yang kurang wajar dalam tata penghormatan itu.
  5. Umat Hindu hendaknya diajak untuk melaksanakan upacara yajna pawiwahan yang benar, seperti kalau ada pria yang mengawini wanita yang berbeda wangsa pada saat upacara “Matur Piuning” di    tempat    pemujaan    keluarga    pihak    wanita, seyogyanya   kedua    mempelai bersembahyang bersama.
  6. Pandita seyogyanya tidak menolak untuk “Muput” upacara “Pawiwahan” (perkawinan) karena mempelai berbeda wangsa.
  7. Dalam hal Upacara Manusa Yadnya “Mepandes” (Potong Gigi), orang tua sepatutnya tidak membeda-bedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan berbeda wangsa.
  8. Tidak seyogyanya seseorang yang akan di-Dwijati / di-Abiseka kawin lagi hanya karena istrinya yang pertama dari wangsa yang berbeda.
  9. Perkawinan yang disebut kawin nyerod harus dihapuskan.
  10. Upacara adat Patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan dihapusnya tradisi Asumundung dan Karang hulu oleh Dewan Pemerintah Bali Tahun 1951.
  11. Pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antar wangsa, sepatutnya saling harga-menghargai agar jangan menimbulkan kesan pelecehan terhadap wangsa lainnya. Demikian Bhisama ini ditetapkan untuk memberikan tuntunan kepada umat Hindu demi tegaknya supremasi nilai-nilai agama Hindu di atas adat-istiadat. Dengan demikian adat-istiadat pun akan tetap terpelihara dengan dasar kebenaran ajaran agama. Hendaknya umat Hindu tetap memelihara adat yang menjadi media penyebaran kebenaran Veda yang disebut Satya Dharma.

Sumber: Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 03/Kep/Bisama pandita/PHDI/X/2002 tentang Pengamalan catur warna