EMAIL US AT info@dharmadana.id
CALL US NOW (+62)813 84 90 8000
Registrasi

Sejarah Singkat

SEJARAH

Sejarah Singkat

Dari berbagai fakta yang ada, institusi umat Hindu masih jauh tertinggal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Kesadaran untuk membangun sistem pendanaan berkelanjutan terus dicoba dan diformulasikan namun belum menemukan pola yang dapat diterapkan.

Selain itu Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu juga berjalan tanpa dukungan logistik yang memadai. Organisasi kita masih mengandalkan donasi yang terbatas dari individu-individu tertentu yang tidak terjamin kesinambungannya. Kondisi ini menyebabkan pelayanan keumatan menjadi sangat tidak optimal, masih jauh dari target-target yang diharapkan.

Untuk itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengeluarkan Bhisama Sabha Pandita nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang dana punya. Bhisama ini mengandung pokok-pokok bahwa dana punya merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang harus ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci.

Untuk menindaklanjuti bhisama yang begitu luhur tersebut, dalam Pesamuhan Agung Parisada Pusat tahun 2005 di Lampung, dikeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung Parisada nomor: 010/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 tentang Dharma Dana Nasional. Selanjutnya, dalam Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2006 di Jakarta, terbit Ketetapan Nomor: IV/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional sebagai tindak lanjut keputusan Pesamuhan Agung 010/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 tentang Dharma Dana Nasional.

Adapun pokok materi ketetapan tersebut, antara lain:

  • Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional yang menjalankan mekanisme dalam mengumpulkan Dharma Dana Nasional.
  • Badan Dharma Dana Nasional berbadan hukum yang pada akta pendiriannya disebutkan sebagai milik Parisada Pusat.
  • Dharma Dana yang terhimpun harus bertambah dari waktu ke waktu sehingga menjadi aliran dana abadi.

Untuk memperkuat status legal dalam penghimpunan dana publik yang dilakukan BDDN, Parisada Pusat membentuk Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai payung hukum bagi BDDN. Yayasan Adikara Dharma Parisad didirikan oleh 45 tokoh umat Hindu yang telah mendeklarasikan pendirian dan mendedikasikan yayasan untuk kepentingan Parisada Pusat.

Dharma Dana Sebagai Sumbangan Wajib Keagamaan Hindu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, adalah sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, BDDN / YADP telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nomor: 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Badan Dharma Dana Nasional – Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai Lembaga yang Sah Menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia.

Selanjutnya, BDDN / YADP juga telah ditetapkan sebagai badan/ lembaga penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor: PER-15/PJ/2012 tanggal 11 Juni 2012, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor: PER-11/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Dalam operasionalnya, BDDN / YADP telah melaksanakan ketetapan tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/PMK.03/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Acuan selanjutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-6/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.